Media Pendidikan – 04 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi usulan Menteri Sekretaris Negara (Menko) Yusril Ihza Mahendra tentang penetapan ambang batas parlemen. Hasto menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat ditetapkan secara unilateral tanpa melibatkan seluruh elemen politik dan masyarakat.
Usulan Yusril, yang muncul dalam rapat koordinasi pemerintahan pada awal minggu ini, menyarankan penyesuaian persentase ambang batas untuk partai politik yang dapat masuk ke DPR. Menurut Yusril, perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas koalisi pemerintahan serta mengurangi fragmentasi partai di parlemen. Namun, Hasto menolak pendekatan tersebut, mengingat sejarah panjang perjuangan demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998.
“Ambang batas tidak dapat ditetapkan secara sepihak,” kata Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat PDIP. “Setiap keputusan harus melalui dialog terbuka dengan semua partai, lembaga negara, serta masyarakat luas, agar kebijakan mencerminkan konsensus nasional,” tambahnya.
PDIP menekankan pentingnya efektivitas pemerintahan yang berbasis pada dialog, bukan keputusan yang diambil secara top‑down. Hasto menyatakan bahwa partai akan terus mengusulkan mekanisme konsultasi yang melibatkan komisi-komisi DPR, KPU, serta lembaga pemantau independen. “Kami siap berkoordinasi, namun tidak akan mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan politik semata,” ungkapnya.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa ambang batas saat ini berada pada 4 % suara nasional. Sejak Reformasi, ambang batas ini telah menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan representasi partai kecil dan stabilitas koalisi. Perubahan angka tersebut dapat mempengaruhi jumlah kursi DPR secara signifikan, terutama bagi partai-partai baru yang masih berusaha mengukir suara.
Yusril belum memberikan pernyataan lanjutan setelah respons PDIP. Sementara itu, beberapa analis politik memperkirakan bahwa perdebatan ini akan berlanjut di forum parlemen dan pertemuan lintas partai dalam beberapa minggu ke depan. Mereka menilai bahwa penetapan ambang batas memerlukan konsensus luas agar tidak menimbulkan ketegangan politik yang dapat mengganggu agenda reformasi ekonomi dan sosial yang tengah dijalankan pemerintah.
Dengan menekankan pentingnya proses dialog, Hasto berharap bahwa keputusan akhir tentang ambang batas parlemen akan mencerminkan keinginan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai. Langkah selanjutnya akan melibatkan rapat kerja gabungan antara partai‑partai politik, KPU, dan lembaga legislatif untuk merumuskan usulan yang dapat disepakati bersama.
Komentar