Media Pendidikan – 03 Mei 2026 | JAKARTA, 2 Mei 2026 – Pada peringatan Hari Buruh di Monas, Presiden Prabowo Subianto menyinggung perlindungan pekerja transportasi online, perluasan jaminan sosial, serta rencana peningkatan porsi pendapatan bagi mitra pengemudi. Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (MODANTARA) menanggapi pernyataan tersebut dengan menyoroti potensi risiko dari usulan batas potongan platform sebesar 8%.
Usulan batas potongan 8% bertujuan menurunkan beban biaya yang dibebankan kepada driver oleh platform digital. Namun, MODANTARA menilai bahwa penetapan tarif maksimum tersebut dapat mengganggu keseimbangan finansial ekosistem mobilitas, yang meliputi layanan ride‑hailing, pengantaran makanan, serta logistik barang. Menurut asosiasi, platform memerlukan margin yang cukup untuk menutupi biaya operasional, investasi teknologi, dan program keamanan.
“Kami khawatir batas potongan 8% berisiko mengganggu keberlanjutan ekosistem mobilitas karena dapat menurunkan kualitas layanan dan menambah tekanan pada driver,” kata juru bicara MODANTARA dalam konferensi pers setelah acara Hari Buruh.
Jika platform harus menurunkan komisi menjadi 8%, sebagian besar pendapatan yang saat ini dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur digital, pengembangan fitur keamanan, serta asuransi pengemudi dapat terpangkas. Dampaknya, selain potensi penurunan kualitas aplikasi, dapat memicu penurunan insentif bagi driver, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan armada dan kepuasan konsumen.
MODANTARA menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, menggabungkan perlindungan sosial bagi pekerja dengan kebijakan tarif yang realistis. Asosiasi juga menuntut dialog intensif antara pemerintah, platform, dan perwakilan driver untuk menemukan solusi yang menyeimbangkan kepentingan semua pihak.
Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai implementasi batas potongan tersebut. Pemerintah dijadwalkan meninjau usulan regulasi dalam beberapa minggu ke depan, sementara MODANTARA berkomitmen memantau perkembangan dan memperjuangkan kebijakan yang tidak merugikan ekosistem mobilitas digital.
Komentar