Media Pendidikan – 18 April 2026 | Jakarta Selatan, 18 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar konferensi pers di kediamannya sambil didampingi mantan menteri HAM Hamid Awaluddin dan mantan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Husain Abdullah. Pada kesempatan itu, JK menepis berulangnya fitnah yang menodai hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta menegaskan kontribusinya yang krusial dalam menempatkan Jokowi di panggung politik nasional.
JK menyoroti peranannya sejak masa awal karier politik Jokowi, ketika ia secara pribadi meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengusung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. “Kasih tahu semua itu termul‑termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa gubernur mana bisa jadi Presiden,” ujar JK dengan tegas. Menurutnya, kemenangan di ibu kota menjadi batu loncatan utama yang mengantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan pada Pilpres 2014.
JK menambahkan, penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2014 bukanlah inisiatif pribadi, melainkan permintaan langsung dari Megawati. “Ibu Mega bilang ‘Jangan, Pak Jusuf dampingi’. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf Wakil‑nya. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman,” katanya, mengingatkan kembali dinamika internal partai pada masa itu.
Selain menegaskan peran historisnya, JK juga menanggapi tudingan terkait kasus ijazah Jokowi yang telah beredar sejak dua tahun lalu. Ia menolak keras tuduhan bahwa ia mendanai upaya memperkarakan ijazah Presiden. “Sudahlah Pak Jokowi, perlihatkan ijazah saja. Itu saja. Timbul sensasi soal ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saya lebih tua dari dia, jadi sebagai orang lebih senior, saya nasihati,” ungkap JK.
Fitnah tersebut berasal dari aktivis Rismon Sianipar yang menuduh JK telah menyalurkan dana sebesar Rp5 miliar kepada pihak tertentu, termasuk mantan Menteri Komunikasi Roy Suryo, untuk memperparah kasus ijazah. JK membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa justru Rismon yang meminta uang tersebut. Ia menegaskan tidak ada transaksi keuangan yang terkait dengan upaya politik melawan Jokowi.
Konferensi pers ini berlangsung di tengah sorotan publik yang terus memantau dinamika hubungan antara JK dan Jokowi, terutama setelah sejumlah laporan media menyoroti dugaan keterlibatan JK dalam skandal diplomasi politik. JK menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya transparansi pemerintah, serta menegaskan kembali dukungannya kepada Jokowi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara.
Sejauh ini, tidak ada respons resmi dari pihak kepresidenan maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait pernyataan JK. Namun, pernyataan tersebut diperkirakan akan menambah ketegangan politik menjelang pemilihan legislatif 2029, mengingat peran strategis JK dalam lanskap politik Indonesia.
Komentar