Media Pendidikan – 11 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas dengan menyegel empat ruangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Penyelenggaraan penyegelan ini dilakukan tak lama setelah KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, yang diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur.
Ruang-ruang yang disegel meliputi dua ruang arsip, satu ruang pertemuan, dan satu ruangan yang berada di rumah dinas Bupati Tulungagung yang terletak dalam kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum. Penyegelan dilakukan oleh tim penyidik KPK dengan menggunakan segel resmi serta menandai masing-masing ruangan menggunakan label yang menyatakan bahwa barang atau dokumen di dalamnya sedang berada dalam proses penyidikan.
KPK menjelaskan bahwa tindakan penyegelan merupakan langkah prosedural untuk mengamankan barang bukti dan dokumen yang berpotensi menjadi kunci dalam penyelidikan kasus korupsi. Menurut pernyataan juru bicara KPK, ruangan-ruangan tersebut dipilih karena diduga menyimpan dokumen kontrak, faktur, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dikelola Dinas PUPR serta penggunaan dana publik di wilayah Tulungagung.
Operasi Tangkap Tangan yang menimpa Bupati Tulungagung berlangsung pada hari sebelumnya, dimana KPK menahan sang kepala daerah bersama sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Dinas PUPR. Penangkapan tersebut didasarkan pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses tender proyek jalan dan jembatan yang bernilai miliaran rupiah. KPK menegaskan bahwa proses penangkapan dan penyegelan ini merupakan bagian dari upaya memberantas praktik korupsi yang menggerogoti pembangunan daerah.
Pihak Dinas PUPR menyatakan bahwa mereka akan sepenuhnya kooperatif dengan KPK, termasuk menyediakan akses ke seluruh dokumen yang diperlukan. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, yang belum disebutkan namanya, menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dampak penyegelan ini terhadap operasional harian dinas.
Reaksi masyarakat setempat beragam. Sebagian warga menilai tindakan KPK sebagai langkah tepat untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun, ada pula yang khawatir penyegelan dapat mengganggu pelaksanaan proyek infrastruktur yang masih berjalan, mengingat Dinas PUPR memegang peranan penting dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Secara keseluruhan, penyegelan empat ruangan oleh KPK menandai lanjutan intensifitas penyelidikan korupsi di Tulungagung. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengumpulan bukti, memperjelas alur keuangan proyek, serta menegakkan pertanggungjawaban bagi para pejabat yang terlibat. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dan hasil penyelidikan akan dipublikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
Komentar