Media Pendidikan – 09 April 2026 | Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (8 April 2026) membuka rapat dengar pendapat khusus untuk meninjau rencana Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengadakan puluhan ribu motor listrik. Pengadaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan peningkatan gizi anak usia dini di seluruh Indonesia.
Latihan Anggaran dan Kebutuhan Operasional
Anggaran yang diajukan BGN mencapai Rp 1,2 triliun, dengan perkiraan harga satu unit motor listrik antara Rp 15 hingga 20 juta, tergantung kapasitas baterai dan fitur keselamatan. Komisi IX meminta klarifikasi lebih lanjut terkait mekanisme pengadaan, termasuk transparansi lelang, standar teknis, serta jaminan pasokan suku cadang dalam jangka panjang.
Urgensi yang Ditekankan Anggota Komisi IX
Anggota Komisi IX, H. Dedi Mulyadi, menekankan bahwa pengadaan motor listrik bukan sekadar kebutuhan logistik, melainkan langkah strategis dalam mempercepat pencapaian target gizi nasional. Ia menyoroti bahwa keterlambatan distribusi makanan bergizi dapat berimbas pada tingginya angka stunting dan kurang gizi pada balita, terutama di daerah terpencil.
“Kita tidak bisa menunggu sampai infrastruktur tradisional selesai dibangun. Motor listrik memberikan solusi cepat, efisien, dan ramah lingkungan untuk menjangkau desa‑desa yang selama ini terisolasi,” ujar Dedi dalam pembukaan rapat.
Anggota lain, Siti Nurhaliza, menambahkan bahwa penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi beban anggaran BBM daerah, yang selama ini menjadi beban signifikan pada APBD. Ia mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan kementerian energi dalam rangka optimalisasi jaringan pengisian baterai di wilayah operasi MBG.
Respon BGN dan Rencana Tindak Lanjut
Direktur BGN, Dr. Arif Wibowo, menanggapi pertanyaan komisi dengan menegaskan bahwa proses pengadaan sudah berada pada tahap persiapan dokumen lelang dan telah melibatkan konsultan independen untuk memastikan kepatuhan pada regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dr. Arif juga menekankan bahwa motor listrik yang dipilih harus memenuhi standar keamanan nasional, memiliki daya jelajah minimal 120 km, serta dilengkapi sistem GPS untuk memantau rute distribusi MBG. Ia menutup pernyataan dengan menunggu rekomendasi akhir dari Komisi IX sebelum melanjutkan ke fase tender.
Komisi IX menyatakan akan menyusun rekomendasi tertulis dalam dua minggu ke depan, yang mencakup saran perbaikan mekanisme lelang, pengawasan penggunaan kendaraan, serta evaluasi dampak lingkungan pasca‑implementasi. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan BGN.
Pengadaan motor listrik bagi BGN dipandang sebagai langkah penting dalam mengintegrasikan kebijakan gizi, transportasi, dan lingkungan. Jika berhasil, model ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain dalam mengoptimalkan distribusi layanan publik melalui teknologi bersih.
Dengan dukungan legislatif, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan transparan, efisien, dan tepat waktu, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat terus meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia tanpa menambah beban emisi karbon.
Komentar