Media Pendidikan – 16 April 2026 | Komisi Kelembagaan Jurnalistik (KKJ) menyampaikan penolakan tegas terhadap segala bentuk mobilisasi massa yang berpotensi mengintimidasi pekerjaan jurnalis, sekaligus mengajukan keberatan terkait konten jurnalistik ke Dewan Pers. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan upaya menekan kebebasan pers melalui aksi-aksi yang dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun fisik pada para pelaku media.
Dalam pernyataan resminya, perwakilan KKJ menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan membiarkan praktik intimidasi mengganggu independensi dan objektivitas jurnalisme. “Kami menolak segala bentuk mobilisasi massa yang berpotensi mengintimidasi kerja jurnalistik,” ujarnya, menyoroti pentingnya lingkungan yang aman bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya tanpa rasa takut.
Keberatan yang diajukan KKJ kini berada di ranah Dewan Pers, lembaga yang berwenang menilai dan menanggapi isu-isu etika serta kebebasan pers di Indonesia. Proses pengajuan keberatan ini menandai tahapan formal di mana Dewan Pers akan menilai apakah konten yang dipermasalahkan melanggar standar jurnalistik atau justru menjadi alat untuk menekan kebebasan pers.
KKJ menambahkan bahwa tindakan mobilisasi massa yang bersifat mengintimidasi tidak hanya mencederai hak jurnalis, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media. Organisasi tersebut menuntut adanya penegakan regulasi yang tegas untuk melindungi ruang kerja jurnalistik dari segala bentuk tekanan eksternal, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.
Pengajuan keberatan ke Dewan Pers diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang memperkuat perlindungan bagi wartawan. Jika Dewan Pers menyetujui keberatan KKJ, langkah selanjutnya dapat mencakup sanksi terhadap pihak yang melakukan mobilisasi intimidasi atau perbaikan kebijakan internal media terkait penanganan konten sensitif. Hingga kini, KKJ menunggu respons resmi Dewan Pers sebagai langkah lanjutan dalam upaya menjaga integritas serta kebebasan pers di Tanah Air.
Komentar